PASCA: Ekonomi Makro Islami (7) Ekonomi Makro Indonesia

Ekonomi Makro dalam perkembangannya dekat dengan politik ekonomi karena kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat dipisahkan dan harus mendapatkan persetujuan dari legislative yaitu parlemen atau DPR. DPR mempunyai 3 fungsi: (1) legislasi produknya berupa undang-undang, (2) budgeting / anggaran produknya berupa APBN, dan (3) pengawasan.

Dalam teori public finance, kebijakan public finance dimulai dari pemilu yang menghasilkan anggota parlemen kemudian menghasilkan politik anggaran dan kemudian menghasilkan kebijakan.

Anggaran pendapatan dan belanja Negara (apbn dan apbd) dasar hukumnya dari UUD 45 dan UU. Presiden yang mengajukan UU, kemudian presiden dan dpr yang membahas. Inisiasi dari presiden dan pemerintah, dpr tidak boleh mengajukan anggaran sendiri. Di US parlemen dapat mengajukan anggaran. Presiden menunjuk menteri keuangan sebagai coordinator pemerintah dalam membahas UU tsb.

Dasar hukum APBN dari UUD 45 dan UU no 17 thn 2003.

UU mengatur pendapatan Negara diambil dari mana saja, yaitu pajak, dan lain-lain. Jika ingin memasukkan zakat ke pendapatan Negara berarti harus mengamandemen UU tsb dan juga UU Pajak yaitu dimasukkan sebagai pendapatan pengurang pajak.

Fungsi anggaran yaitu hak budget dpr untuk menyetujui atau tidak anggaran yang diajukan pemerintah. UU APBN yang berlaku saat ini memiliki ciri: (1) Dulu menggunakan T account, sekarang menggunakan I account. (2) Berbasiskan pada kinerja, indikatornya adalah output, outcome dan impact. (3) Sampai pertengahan tahun belum sampai 30 40 %, sehingga pada akhir tahun banyak kegiatan menghabiskan budget. Seharusnya anggaran digunakan untuk program yang hasilnya terlihat hingga 3 tahun ke depan dan tidak langsung habis.

Konversi T account menjadi I account: pengeluaran pembangunan dihilangkan dan digabungkan ke dalam belanja pemerintah pusat. Menutup pembiayaan melalui sukuk, dan pantas diangkat menjadi judul penelitian seberapa besar seharusnya pemerintah mengeluarkan sukuk dan jenis sukuk seperti apa yang pas untuk diterbitkan.

Membaca APBN

Sisi belanja pemerintah lebih besar dari pendapatan negaranya. Salah satu pembiayaannya berasal dari utang luar negeri sehingga terus bertambah dan dapat diambil dari hutang dalam negeri juga melalui SUN atau sukuk. Hutang dalam negeri bersifat soft loan dan jangka panjang, bunganya kecil. Bunga yang muncul dari hutang luar negeri dibayar APBN.

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output yang dihasilkan dari jumlah produksi barang dan jasa dibanding tahun lalu. Dikategorikan berdasarkan jenis pengeluaran: konsumsi lebih besar daripada pembentukan modal, ekspor hanya sedikit lebih besar dari impor. Sehingga pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Konsumsi adalah disposable income yaitu pendapatan dikurangi pajak sehingga pajak mengurangi daya beli. Sedangkan zakat seharusnya menaikkan daya beli secara agregat karena walaupun mengurangi disposable income masyarakat menjadi disposable income bagi masyarakat fakir dan miskin.

GINI ratio meningkat. GINI ratio adalah mengukur gap yang terjadi diantara orang berpendapatan tinggi dengan orang berpendapatan rendah. Indonesia disebut sebagai middle income country yaitu karena orang yang berpendapatan pertengahan tumbuh cepat yaitu yang bekerja di sektor2 jasa keuangan, teknologi, transportasi, dll sedangkan di sektor pertanian dsb tidak meningkat sehingga gapnya terus melebar.

Dosen: Dr. Handi Risza Idris